Vietnam Ancam Blokir Facebook Akibat Kurang Sensor Konten Anti-Pemerintah
Sesudah teror dari Solomon, sekarang gantian Vietnam yang mengatakan akan ikut memblok Facebook di negaranya.
sabung ayam online mudahnya menang dalam taruhan judi ayam
Mencuplik DW Indonesia, Jumat (20/11/2020), Vietnam memberikan ancaman akan tutup Facebook bila tidak runduk pada desakan pemerintahan untuk menyensor semakin banyak content politik lokal di platformnya. Amnesty International memandang Facebook dapat menampik keinginan itu.
Facebook penuhi keinginan pemerintahan Vietnam di bulan April lalu untuk secara berarti tingkatkan sensornya pada semua posting "anti-pemerintah" yang dikerjakan oleh pemakai lokal. Tetapi di bulan Agustus, Vietnam kembali lagi minta perusahaan sosial media itu untuk tingkatkan limitasi posting berkaitan "poin utama," kata petinggi senior di perusahaan sosial media raksasa AS.
"Kami membuat persetujuan pada April. Facebook sudah patuhi seluruh keinginan dan kami mengharap pemerintahan Vietnam lakukan hal sama," kata petinggi yang malas mengatakan namanya itu.
"Pemerintahan kembali lagi dengan keinginan baru supaya kami tingkatkan limitasi content di Vietnam. Kami sudah memberitahu mereka tidak dapat. Keinginan itu disampaikan dengan beberapa teror yang kemungkinan berlangsung bila kami tidak mengikuti mereka", sambungnya.
Menurut petinggi itu, salah satunya ancamannya ialah penutupan keseluruhan operasional Facebook di Vietnam oleh pemerintahan.
Vietnam adalah pasar khusus perusahaan sosial media itu dengan pencapaian penghasilan nyaris $ 1 miliar atau Rp 14 triliun, begitu menurut dua sumber yang mengenali angka itu.
Di Vietnam, walau transparansi pada perombakan sosial bertambah, Partai Komunis yang berkuasa masih menjaga kontrol ketat pada medium dan cuman sedikit mentolerir oposisi. Sebab perlakuan itu, Vietnam tempati rangking lima dari bawah dalam rangking kebebasan jurnalis global yang diatur oleh Wartawans Without Borders.
Menyikapi pertanyaan Reuters, Kementerian Luar Negeri Vietnam menjelaskan jika Facebook harus patuhi hukum di tempat dan hentikan "penebaran info yang menyalahi tradisi istiadat tradisionil Vietnam dan menyalahi kebutuhan negara."
Seorang jubir Facebook akui sudah terima desakan tambahan dari Vietnam untuk menyensor semakin banyak content dalam beberapa bulan akhir.
Dalam laporan transparan dua tahunan yang dikeluarkan di hari Jumat 20 November, Facebook sudah batasi akses ke 834 poin di Vietnam dalam enam bulan awal tahun 2020, susul keinginan dari pemerintahan Vietnam untuk meniadakan content anti-negara.
Facebook yang layani seputar 60 juta pemakai di Vietnam selaku basis khusus untuk e-commerce dan mengatakan ketidaksamaan opini politik, terus-terusan dipantau oleh pemerintahan.
Reuters secara terbatas memberikan laporan di bulan April lalu jika server lokal Facebook di Vietnam sempat tidak diaktifkan di awal tahun sampai tuntutan pemerintahan disanggupi.
Facebook sudah lama hadapi kritikan dari barisan hak asasi sebab begitu taat dengan penuhi keinginan sensor pemerintahan. "Tetapi, kami akan lakukan semua yang kami dapat untuk pastikan jika service kami masih ada hingga orang terus mengekspresikan diri," kata jubir itu.
Vietnam sudah coba mengeluarkan jaringan sosial media untuk berkompetisi dengan Facebook, tapi masih kurang terkenal. Petinggi Facebook menjelaskan jika perusahaan tidak menyaksikan ada evakuasi pemakai Vietnam ke basis lokal itu.
Petinggi itu menjelaskan Facebook sudah jadi target "kampanye medium negatif sepanjang 14 bulan" di medium punya pemerintahan.
Ditanyakan mengenai teror Vietnam yang akan tutup Facebook, barisan Amnesty International menjelaskan jika perusahaan bisa melakukan perbuatan semakin banyak untuk menampik tuntutan Hanoi.
"Facebook mempunyai tanggung jawab yang pasti untuk menghargai hak asasi manusia di mana juga mereka bekerja di dunia, tiada kecuali di Vietnam," kata Ming Yu Hah, Wakil Direktur Regional Amnesty.
"Facebook mengutamakan "keuntungan" di Vietnam dan tidak berhasil untuk menghargai hak asasi manusia," sambungnya.
Keadaan Hong Kong masih panas dengan tindakan protes beberapa ratus ribu masyarakatnya. Twitter dan Facebook rupanya mengambil peranan blokir beberapa account yang berusaha kurang kuatkan tindakan massa pro demokrasi Hong Kong.
