Bila Nasionalisasi Vaksin COVID-19 Terjadi, Pakar Kesehatan Ungkap Dampak Buruknya
Akses vaksin COVID-19 untuk seluruh negara dipandang penting untuk pemulihan internasional. Tetapi, setiap negara mempunyai kemampuan berlainan untuk bikin vaksin.
sabung ayam online mudahnya menang dalam taruhan judi ayam
WHO sudah menggagas program COVAX bersama partner internasional seperti CEPI (Coalition for Pandemic Preparedness Innovations) supaya distribusi vaksin terjaga ke seluruh negara.
Hal itu wajib untuk menghindar "nasionalisasi vaksin", yaitu memprioritaskan kebutuhan satu negara dalam memberikan vaksin. Elen Høeg, Senior Kebijakan Manajer di CEPI, mengingati jika virus COVID-19 tidak mengenali batasan negara hingga pembagian vaksin harus rata.
"Telantarkan negara yang tidak punyai kekuatan bayar itu memiliki masalah secara nasional untuk negara itu, dan juga untuk penjuru dunia sebab virusnya tidak mengenali tepian," tutur Elen Høeg di acara Global Townhall yang diadakan FPCI, Jumat (20/11/2020).
Wanita itu menyebutkan bila vaksin COVID-19 diprioritaskan negara ekonomi maju saja, karena itu angka kematian yang dapat dijauhi cuman 33 %. Jika vaksinnya ditebar secara rata berdasar komunitas, karena itu dapat melejit sampai 61 %.
Negara lain seperti Inggris dan Australia menggunakan alasan sama, yaitu menolong beberapa negara lain agar pemulihan global makin cepat habis wabah COVID-19.
"Akses yang datang ke negara ekonomi tinggi, menengah, dan bawah akan menyelematkan nyawa, ekonomi, dan membuat kita akhiri wabah dengan seterbaik kemungkinan," sebut Elen.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih malas mengatakan calon vaksin Covid-19 yang akan dihadirkan ke Indonesia. Tetapi, ia memperjelas, pemerintahan cuman beli dan menggunakan vaksin Covid-19 yang sudah tercatat di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Kita akan beli vaksin itu dari perusahaan, merk yang berada di dalam perincian list-nya WHO. Saya tidak bicara brand-nya apa. Asal telah ada dalam list-nya WHO, itu yang akan kita beri (ke warga)," terang Jokowi dalam pertemuan jurnalis di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 18 November 2020.
Menurutnya, pemerintahan mengusahakan vaksin Covid-19 masuk di Indonesia pada November atau paling lamban Desember 2020. Tetapi, vaksin Covid-19 harus lebih dulu lewat beberapa tingkatan setelah tiba di Indonesia.
Diantaranya, vaksin Covid-19 harus kantongi ijin Emergency Use of Authorization dari Tubuh Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses ini minimal memerlukan waktu seputar tiga minggu.
"Sesudah memperoleh ijin dari BPOM baru kita kerjakan vaksinasi," tutur Jokowi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharap, Federasi Bangsa-Bangsa (PBB) berperanan penuhi akses pada beberapa obat dan vaksin Covid-19 untuk seluruh pihak.
Hal itu dikatakan Jokowi waktu menyampaikan pidato pada Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) kesebelas ASEAN-PBB yang diadakan secara virtual, Minggu 15 November 2020.
Ia juga memberikan contoh, PBB dan ASEAN bisa bekerjasama pastikan kesiagaan dalam hadapi peluang wabah baru di periode kedepan.
"Di teritori Asia Tenggara, belajar pada wabah ini, kita usaha bangun mekanisme dan sistem teritori seperti ASEAN Response Fund for Covid-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Frame-work, ASEAN Frame-work on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Frame-work," kata Jokowi.
Ia juga mengharap, PBB kembalikan keyakinan pada multilateralisme. "PBB harus kembalikan keyakinan pada multilateralisme. Keyakinan akan tumbuh bila multilateralisme bisa penuhi keinginan warga dunia terutamanya dalam menantang wabah," papar Jokowi.
Menurutnya, dengan wabah Covid-19 ini, dianya berkeyakinan, ada pengetahuan untuk membenahi mekanisme kesehatan nasional dan regional. "Kami percaya, pembaruan pada mekanisme kesehatan nasional dan regional menjadi dasar yang kuat untuk pembaruan tatanan kesehatan global," terang Jokowi.
Menggunakan masker jadi salah satunya prosedur kesehatan untuk jauhi terkena virus corona. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian supaya masker dapat efisien hindari penyebaran covid-19.